Urgensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dilihat dari Tujuan Pemidanaan

Sutanto, Christian (2021) Urgensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dilihat dari Tujuan Pemidanaan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover.pdf Download (106kB)
	Text Lembar Pengesahan Skripsi.pdf Download (75kB)
	Text Lembar Siap Uji Sidang Skripsi.pdf Download (56kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (101kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (60kB)
	Text Daftar Singkatan.pdf Download (52kB)
	Text Abstrak.pdf Download (113kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (124kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Di tengah pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat beresiko karena banyak penjara yang tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana urgensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dilihat dari teori tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pemidanaan integratif dinilai belum sinkron karena tujuan pemidanaan yaitu mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku dengan tetap memperhatikan HAM, dibandingkan dengan pidana penjara yang menimbulkan lebih banyak dampak negatif. Kebijakan asimilasi dalam masa pandemi Covid-19 telah sesuai dengan konsep asimilasi yakni dengan dipenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerapan program asimilasi di masa pandemi Covid-19 sebaiknya disertai dengan kebijakan hukum yang dampaknya dapat bermanfaat bagi sistem hukum di Indonesia terutama mengenai kebijakan kriminal yaitu melalui rekonstruksi dan/atau reformulasi sistem pemidanaan dan sanksi pidana melalui penerapan sanksi pidana kerja sosial dan pencegahan dan/atau penanggulangan kejahatan melalui upaya restorative justice dan hal tersebut menjadi pertimbangan sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan over capacity. Terkait dengan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19 perlu mendapat tindakan tegas dari pemerintah dengan pemberatan hukuman dan tak terkalah penting dilakukan pengawasan oleh Bapas. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik, diantaranya dengan komunikasi melalui video conference dan grup line/whatshapp agar program asimilasi dan integrasi tetap berjalan dengan baik

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Urgensi, Pemberian Asimilasi, Hak Integrasi, Narapidana.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	10 Feb 2022 03:55
Last Modified:	10 Feb 2022 03:55
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/33913

Actions (login required)

View Item