Aprilia, Eka (2021) Pertanggungjawaban Notaris atas Perbuatan Melawan Hukum Melakukan Pemalsuan Surat Kuasa Menjual dalam Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
Cover.pdf Download (19kB) |
|
Text
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI - EKA APRILIA.pdf Download (16kB) |
|
Text
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI (EKA APRILIA).pdf Download (16kB) |
|
Text
Kata Pengantar.pdf Download (76kB) |
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (12kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (147kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (98kB) |
|
Text
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Pemalsuan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan penipuan. Tindak pidana berupa pemalsuan ketentuan terdapat dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 265 KUHP. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana pertanggungjawaban notaris atas perbuatan melawan hukum melakukan pemalsuan surat kuasa menjual dalam akta jual beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas perbuatan melawan hukum melakukan pemalsuan surat kuasa menjual dalam akta jual beli terkait Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng. adalah terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Dr. Bambang Sudirmanto, SH, MKn secara sengaja dengan penuh kesadaran dalam merencanakan perbuatan penipuan yang menimbulkan kerugian, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi secara administratif, perdata dan pidana. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 85 UUJN karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Oleh karena itu, sanksi yang dapat dijatuhkan adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu notaris juga dapat dikenakan saksi berdasarkan hukum perdata berupa ganti rugi dan secara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP diberikan karena perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan pemalsuan akta kuasa yang menyebabkan timbulnya suatu kerugian diberikan sanksi pidana penjara dan menetapkan notaris untuk menganti kerugian kepada Agus Syaiful Razak atas kerugian yang diterimanya. Seorang notaris dalam jabatannya dituntut untuk dapat bersikap professional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi kode etik notaris.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: R. Rahaditya |
Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban, Notaris, Pemalsuan Surat, AJB |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 18 Feb 2022 00:17 |
Last Modified: | 18 Feb 2022 00:17 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/33998 |
Actions (login required)
View Item |