Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (Studi Putusan Nomor : 56/PID.SUS/2019/PN/SDA

Siletty, Chrysto Fransco (2021) Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (Studi Putusan Nomor : 56/PID.SUS/2019/PN/SDA. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (233kB)
	Text TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (192kB)
	Text Persetujuan Skripsi.pdf Download (189kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (192kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (187kB)
	Text DAFTAR SINGKATAN.pdf Download (182kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (376kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (367kB)
	Text Lampiran_Chrysto Fransco Siletty (205160027).pdf Restricted to Registered users only Download (717kB)

Abstract

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsep Supremasi Hukum, yakni hukum berada di atas segalanya, hukum yang dijadikan superioritas aturan main dalam suatu negara atau bisa disebut sebagai negara hukum (rechtsstaat). Oleh karenanya Indonesia adalah negara hukum yang taat pada aturan yang ada dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu negara apapun sistem yang digunakan negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berdasarkan isi dalam skripsi ini terdapat permasalahan adalah Bagaimana Penerapan Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentsng Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Penerapan Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Berdasarkan data hasil penelitian sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa ARDIANSAH BIN Alm. ARIFUDDIN, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di depan rumah Perumtas 3 Blok I 6 No. 22 Desa Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang masih berada dalam pipet kaca dengan berat ± 1,20 (satu koma duapuluh) gram ditimbang dengan pipetnya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. R. Rahaditya SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Alasan Penghapus Pidana, Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsinya Yang Negatif, Narkottika.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	21 Feb 2022 07:05
Last Modified:	21 Feb 2022 07:05
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34033

Actions (login required)

View Item