Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 41/G/2019/PTUN.ABN)

Tahuk, Josephat Mario Seran (2021) Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 41/G/2019/PTUN.ABN). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text cover.pdf Download (232kB)
	Text tanda pengesahan skripsi.pdf Download (366kB)
	Text tanda persetujuan skripsi.pdf Download (190kB)
	Text kata pengantar.pdf Download (299kB)
	Text daftar isi.pdf Download (237kB)
	Text Abstrak.pdf Download (295kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (309kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (852kB)

Abstract

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, dan mewujudkan tujuan pembentukan NKRI sebagaimana ditentukan dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diperlukan ASN yang diserahi tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Dalam menjalankan penyelenggaraan negara dan mewujudkan pelayanan publik yang baik, PNS yang merupakan ASN harus mengacu pada asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu, PNS harus memiliki integritas, profesionalitas, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korusi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik. Apabila seorang ASN ketika melaksanakan tugasnya melakukan kecurangan atau terlibat dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dijatuhi sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, dan kesesuaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 41/G/2019/PTUN.Abn dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, dan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Metode penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum untuk keperluan akademisi, yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Setelah dilakukan telaah terhadap hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) sanksi terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi ada 2 (dua) macam yaitu sanksi pidana (yang meliputi pidana penjara, dan denda), dan sanksi administratif berupa “pemberhentian” (yang meliputi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara), serta pencabutan hak-hak sebagai PNS; dan (2) Putusan PTUN Ambon Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN yang menyatakan bahwa “SK Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 tidak sah dan harus dicabut” tidak bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, dan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 karena SK Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 tersebut tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan TUN dari aspek substansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014, dan AUPB. Disarankan agar kepada semua Pejabat Pemerintahan agar di dalam membuat Surat Keputusan dilakukan dengan teliti dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak sampai terjadi suatu Surat Keputusan dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut oleh pengadilan yang berwenang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Ibu Dr. Tundjung Herning Sitabuana., S.H., C.N., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	21 Feb 2022 07:49
Last Modified:	21 Feb 2022 07:49
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34040

Actions (login required)

View Item