Tanggung Jawab Ppat Sementara Dan Akibat Hukum Akta Ppat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Study Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 4/Pdt.G/2018/Pn.Mks Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1206 K/Pdt/2020)

Junaedi, Junaedi (2021) Tanggung Jawab Ppat Sementara Dan Akibat Hukum Akta Ppat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Study Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 4/Pdt.G/2018/Pn.Mks Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1206 K/Pdt/2020). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1. COVER.pdf

Download (18kB)
[img] Text
PENGESAHAN.pdf

Download (112kB)
[img] Text
2. LEMBAR PENGESAHAN SIAP UJI (1).pdf

Download (7kB)
[img] Text
4. KATA PENGANTAR.pdf

Download (81kB)
[img] Text
5. DAFTAR ISI.pdf

Download (10kB)
[img] Text
6. ABSTRAK.pdf

Download (152kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (161kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab PPAT Sementara dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peralihan Hak Atas Tanah melalui jual beli dan menganalisis akibat hukum dari Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh putusan pengadilan. PPAT sebagai pejabat umum harus memiliki kemampuan khusus di bidang pertanahan, mengingat akta tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti yang menerangkan telah terjadi perbuatan hukum pengalihan hak. Teori kepastian hukum dan keadilan serta tanggung jawab digunakan untuk menganalisis permasalahan.. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier terutama putusan pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan, bentuk tanggung jawab PPAT Sementara hanya sebatas dinyatakan tidak sah, pihak penjual dan pembeli tidak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan pihak penggugat mendapatkan kembali haknya berdasarkan putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan formal maupun informal kepada PPAT Sementara. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam membuat akta jual beli tanah harus teliti, cermat, hati hati, dan tidak boleh ceroboh

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Uncontrolled Keywords: PPAT Sementara; Akta Jual Beli ; Tanggung Jawab,
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 22 Feb 2022 02:49
Last Modified: 22 Feb 2022 02:49
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34050

Actions (login required)

View Item View Item