Implementasi Kebijakan Permenperin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rkl-Rpl Rinci Dikawasan Industri Blessindo Kabupaten Tangerang

Fikra, Mico Juli (2021) Implementasi Kebijakan Permenperin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rkl-Rpl Rinci Dikawasan Industri Blessindo Kabupaten Tangerang. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Mico Juli Fikra_217192021.pdf Download (507kB)
	Text Bab isi_Mico Juli Fikra_217192021.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Mico Juli Fikra_217192021.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text Lampiran_Mico Juli Fikra_217192021.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Lawrence Meir Friedman, terdapat tiga unsur dalam penegakan suatu kebijakan atau peraturan yaitu adalah Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala yang timbul dan upaya yang perlu dilakukan dalam menanggulangi kendala tersebut oleh Pihak Pengelola Kawasan Industri Blessindo serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. Dari analisis yang telah dilakukan, subtansi hukum dan budaya hukum merupakan unsur yang dapat menunjang implementasi kebijakan di Kawasan Industri Blessindo, namun struktur hukum sendiri, masih harus diperkuat dan diperjelas terutama dalam hal pendelegasian kewenangan dari atas kebawah, dalam hal ini kementrian Perindustrian dan Perdagangan kepada Pemerintah Daerah selaku pelaksana penerapan kebijakan. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 belum dapat terlaksana secara efektif, dikarenakan belum efektifnya penegak hukum dalam melaksanakaan proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020, serta belum tersedianya sarana dan fasilitas penunjang dari perusahaan kawasan industri selaku pelaksana dalam peraturan tersebut. Kendala yang dihadapi dalam proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020, pada umumnya disebabkan oleh tidak adanya koordinasi dan komunikasi antara pihak pemerintah pusat, dalam hal ini Kemeterian Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Perusahaan Kawasan Industri Blessindo dan Perusahaan Industri yang ada didalam kawasan industri Blessindo. Terdapat beberapa Upaya yang harus dilakukanuntuk mengatsi kendala yang ada, yaitu membangun koordinasi dan komunikasi yang baik anatara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020, serta menyiapkan sarana dan fasilitas penunjang pelaksanaan penerapan peraturan, serta menyiapkan sumber daya manusia yang memadasi sesuai dengan kualifikais yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,S.S.,M.H.,M.Kn
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Kebijakan, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, Kawasan Industri, Kabupaten Tangerang.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	23 Feb 2022 04:04
Last Modified:	06 Nov 2023 05:42
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34057

Actions (login required)

View Item