Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Melinda, Sendy (2021) Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1_cover format pdf.pdf Download (77kB)
	Text 3_LEMBAR PERSETUJUAN format pdf.pdf Download (49kB)
	Text 4_TANDA PENGESAHAN TESIS DARI MAJELIS PENGUJI format pdf.pdf Download (55kB)
	Text 5_Kata Pengantar format pdf.pdf Download (76kB)
	Text 8_Daftar Isi format pdf.pdf Download (77kB)
	Text 6_Abstrak format pdf.pdf Download (95kB)
	Text 14_Daftar Pustaka format pdf.pdf Download (121kB)

Abstract

Keberadaan jabatan Notaris dilandasi oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Kebutuhan akta otentik adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum sehingga pembuatan akta harus memenuhi syarat-syarat menurut hukum. Di dalam menjalankan jabatannya notaris tidak boleh melanggar larangan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satu larangan bagi notaris adalah tidak boleh menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya sebagaimana diatur oleh Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN. Penelitian di bidang hukum ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta notaris di luar wilayah jabatannya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa akibat hukum terhadap akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris terhadap kekuatan pembuktian akta, baik secara formil maupun materiil menyebabkan akta notaris batal demi hukum atau tidak sah dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan tanggung jawab notaris sebagai Pejabat Umum (Negara) terkait pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya adalah pertanggungjawaban perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban perdata dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, pertanggung jawaban administrasi dapat diberi sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Akibat Hukum, tanggung jawab, dan Akta Otentik.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 Feb 2022 06:27
Last Modified:	24 Feb 2022 06:27
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34079

Actions (login required)

View Item