Penegakan Hukum Atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/Ptun.Jkt)

Amriaty, Nurul (2021) Penegakan Hukum Atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/Ptun.Jkt). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text HALAMAN MUKA.pdf Download (200kB)
	Text TANDA PERSETUJUAN.pdf Download (12kB)
	Text TANDA PENGESAHAN.pdf Download (16kB)
	Text KATA PENGANTAR (2).pdf Download (448kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (552kB)
	Text Abstrak (003).pdf Download (121kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA final nur.pdf Download (395kB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris” (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT) bertujuan untuk mengetahui penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris DKI Jakarta dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan penegakan hokum yang dilakukan oleh notaris yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek putusan MPW Notaris DKI Jakarta. Teori kepastian hokum, penegakan hokum dan kewenangan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terutama putusan pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menyimpulkan, Penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta merupakan penegakan hokum secara administrasi karena sanksi yang diberikan kepada seorang Notaris hanya berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020. Sedangkan penegakan hokum yang dilakukan oleh Notaris yang merasa dirugikan dengan adanya teguran tertulis tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Register Nomor: 190/G/2020/PTUN-JKT yang dimenangkan oleh Notaris selaku Penggugat.Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh berdasarkan kewenangan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan sanksi kepada seorang Notaris berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020 adalah produk Tata Usaha Negara yang merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya pejabat administrasi negara memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya asas bertindak cermat dan permainan yang layak agar putusan yang diberikan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hokum, kewenangan, Majelis Pengawas Notaris;Tata Usaha Negara
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 Feb 2022 07:05
Last Modified:	24 Feb 2022 07:05
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34083

Actions (login required)

View Item