Antasari, Hartini (2021) Analisis Perbandingan Pengaturan Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
![]() |
Text
HALAMAN JUDUL DALAM.pdf Download (9kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (10kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (11kB) |
![]() |
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (23kB) |
![]() |
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (17kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (28kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (86kB) |
Abstract
Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan atau ditunjukan pada Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut, meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Kedudukan hukum tentang ahli waris pengganti dalam waris Islam dirumuskan dalam KHI Pasal 185 ayat (1) yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (melakukan penganiayaan berat) dan beragama Islam sedangkan menurut hukum waris Perdata telah diatur dengan sangat jelas mengenai ahli waris pengganti, kedudukannya, jangkauan garis hukumnya serta segala ketentuannya dalam Pasal 841-848 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain dalam Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti. Pengaturan mengenai ahli waris pengganti, bentuk atau penggantian tempat menurut kewarisan hukum Islam dengan kewarisan hukum perdata terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukannya. Dalam arti ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada, yang terpenting adalah ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Perbandingan, Pengaturan, Ahli Waris Pengganti, Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam |
Subjects: | Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 24 Feb 2022 07:43 |
Last Modified: | 24 Feb 2022 07:43 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34085 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |