Penerapan Hak Tanggungan Elektronik Pada Kreditor Non Bank Ditinjau Dengan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Permatasari, Shinta Jayanty (2021) Penerapan Hak Tanggungan Elektronik Pada Kreditor Non Bank Ditinjau Dengan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover.pdf Download (48kB)
	Text Lembar Persetujuan yang ditandatangani.pdf Download (449kB)
	Text Tanda Pengesahan Tesis .pdf Download (82kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (68kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (99kB)
	Text Abstrak.pdf Download (78kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (92kB)

Abstract

Penerapan Permen ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Hak Tanggungan elektronik, mengubah sistem pendaftaran dari cara manual menjadi elektronik. Aplikasi yang digunakan dalam sistem ini ialah aplikasi Sentuh Tanahku dan aplikasi Mitra Kerja Pengguna sistem Hak Tanggungan elektronik yaitu kreditor dan PPAT. Subjek hukum dalam Hak Tanggungan elektronik yang akan dibahas adalah subjek hukum non bank. Penulis memfokuskan pada bahas permasalahan tentang tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan elektronik, bagaimana mekanisme pendaftaran hak tanggungan dan roya melalui sistem elektronik khususnya pada kreditor non bank. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan tentang penerapan Permen ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 terkait permasalahan di atas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan objek penelitian pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dan beberapa kantor PPAT. Sebagai pengguna aplikasi PPAT dan kreditor harus terlebih dahulu terdaftar, terverifikasi dan tervalidasi dalam aplikasi. Pendaftaran kreditor Badan Hukum non bank yang lebih kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama berbeda dengan kreditor perbankan yang telah terintegrasi dengan baik. Selama pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan elektronik PPAT menemukan kendala seperti data tidak valid, proses yang lama, dan aplikasi sering mengalami error. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya apabila data tidak valid maka harus dilakukan pemutakhiran data, terkait proses yang lama dan sistem error perlu dilakukan peninjauan dan pembaharuan kembali di sistem aplikasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Hak Tanggungan, Kreditor, Hak Tanggungan Elektronik, Non Bank dan Perorangan
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 Feb 2022 08:35
Last Modified:	24 Feb 2022 08:35
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34086

Actions (login required)

View Item