Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewenangan Notaris Dalam Sertifikasi Elektronik

Pandelaki, Vannesia Imanuella (2021) Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewenangan Notaris Dalam Sertifikasi Elektronik. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Vannesia Imanuella Pandelaki_205160246.pdf Download (286kB)
	Text BAB I - V_Vannesia Imanuella Pandelaki_205160246.pdf Restricted to Registered users only Download (840kB)
	Text Lampiran_Vannesia Imanuella Pandelaki_205160246.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (192kB)

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada setiap aspek kehidupan. Perkembangan teknologi yang pesat melahirkan perbuatan hukum baru, salah satunya transaksi elektronik. Hak terkait Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan badan hukum yang berwenang untuk memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik atas Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut diperkuat oleh PERMENKOMINFO Nomor 11 Tahun 2018 dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Sementara itu, Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberikan kewenangan lain, yaitu pada Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya yang mengatur bahwa Notaris berwenang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Notaris dalam Sertifikasi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Setelah dilakukan telaah, hasil penelitian menemukan bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan PERMENKOMINFO Nomor 11 Tahun 2018 yang mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum . Disarankan agar pemerintah melakukan revisi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait dalam sistem hukum agar tidak saling bertentangan dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Perundang-Undangan, Kewenangan Notaris, Sertifikasi Elektronik
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Feb 2022 23:26
Last Modified:	28 Feb 2022 23:26
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34088

Actions (login required)

View Item