Pembebasan Hak Atas Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 525/Pdt.G/2019/Pn.Tng).

Alimi, Bella (2021) Pembebasan Hak Atas Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 525/Pdt.G/2019/Pn.Tng). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. COVER (1).pdf Download (15kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESESAHAN SIAP UJI.pdf Download (105kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN TESIS.pdf Download (112kB)
	Text 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (85kB)
	Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (248kB)
	Text 6. ABSTRAK.pdf Download (214kB)
	Text 13. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (93kB)

Abstract

Tanah bernilai penting dalam kehidupan bahkan bernegara termasuk di Indonesia dan menjadi modal yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang sehingga peranan kepemilikan tanah terdapat fungsi sosial dalam pembanguna untuk kepentingan umum menjadi menarik diteliti bagaimana mekanisme pembebasan dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum mengapa sampai ada perbuatan melawan hukum yang melanggar hak seorang warga negara sementara tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk kepentingan umum untuk kemakmuran rakyat bagaimana bisa kemakmuran seluruh rakyat dilakukan diatas penderitaan salah satu warganya dalam Pelaksanaannya kemudian tindakan dan proses-proses perlindungan hukum seperti apa yang ada terhadap masyarakat menjadi penelitian tesis Pembebasan Hak Atas Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum’ Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 525/Pdt.G/2019/Pn.Tng). Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian normatif yang meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingannya didukung metode penelitian hukum empiris untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata kemudian data penelitian hukum dianalisis dengan teori dari pada tujuan dari hukum kemanfaat, keadilan, kepstian sampai dengan perlindungan hukum. Jawaban penelitian. Mekanisme Pembebasan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dengan beberapa tahapan diantaranya mengadakan pendekatan-pendekatan untuk memberikan penjelasan-penjelasan tata cara pembebasan sampai penggunaan tanah setelah dibebaskan juga berkenaan ganti kerugian disertai langkah proses surat-surat peralihan disinilah Surat pelepasan tanah dirujuk dari perjanjian yang telah disepakati masyarakat sampai akhir selesai proses ganti rugi dari pihak pemerintah yang melaksanakan pembebasan untuk pembnaguna kepentingan umum tersebut. Perlindungan Hukum melalui jalur letigasi masyarakat sebagaimanana putusan 525/Pdt.G/2019/Pn.Tng dapat mengungkap fakta kebenaran dan sudah seharusnya Saudara Saw The Nji sebagai pemilik tanah dapat kembali memperoleh dan memanfaatkan tanahnya. Saran dari penulis kepada Pemerintah langkah pembebasan hak bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum selalu melakukan prinsip kehati-hatian khususnya bagian keperdataan dan administrasi agar pangadaan tanah betul-betul manfaat menerapkan keadilan, kepastian hukum bagi semuanya kepada masyarakat perlindungan hukum itu tidak serta merta terwujud maka daftarkan hak atas nya ke Kantor Pertanahan menjadikan kepastian data fisik dan data yuridis di kantor pertanahan bahkan membantu pemerintah mendata secara valid kepemilikan tanahnya.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Pembangunan, Kepentingan, Umum
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	01 Mar 2022 06:25
Last Modified:	01 Mar 2022 06:25
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34108

Actions (login required)

View Item