Analisis Perlindungan Hukum Serta Tanggung Jawab Pejabat Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Putusan Nomor: 153/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT).

Samuel, Billy (2021) Analisis Perlindungan Hukum Serta Tanggung Jawab Pejabat Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Putusan Nomor: 153/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 01. Cover Logo (REVISI).pdf Download (197kB)
	Text 02. Cover Tanpa Logo (REVISI).pdf Download (181kB)
	Text 03. Tanda Persetujuan Siap Diuji (REVISI SIGNED).pdf Download (196kB)
	Text 04. Tanda Pengesahan Tesis (REVISI SIGNED).pdf Download (20kB)
	Text 05. Kata Pengantar (REVISI).pdf Download (306kB)
	Text 06. Daftar Isi (REVISI).pdf Download (16kB)
	Text 07. Abstrak (REVISI).pdf Download (12kB)
	Text 14. Daftar Pustaka (REVISI).pdf Download (243kB)

Abstract

Akta Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang, dan Notaris adalah sebagai representatif tangan negara, dimana akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris merupakan akta otentik yang dapat menjadi suatu alat bukti tertulis, oleh karena itu dalam membuat akta Notaris, hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang agar dapat memenuhi sifat atau syarat otentik dari akta yang dibuat, dengan begitu maka akta yang dibuat oleh notaris dapat dipertanggung jawabkan oleh mereka, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pejabat Notaris selalu menjadi bagian dari pihak yang mengurus hal-hal tersebut dimana dalam hal ini Pejabat Notaris menjadi bagian pendengar sekaligus pembuat akta dan menuangkan hal-hal yang ditentukan oleh para pihak sebagai suatu perjanjian yang mereka tentukan, terkadang tidak sedikit bahwa kebenaran yang dinyatakan didalam ruangan Notaris tersebut berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan, bagi Notaris mereka percaya bahwa para pihak telah beritikad baik dalam menuangkan itikad mereka kedalam suatu perjanjian yang Pejabat Notaris buatkan. Namun sudah bukan menjadi hal yang jarang atau sedikit bahwa seringkali Notaris dipanggil ke dalam Pengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya ataupun surat-surat yang mengalami sengketa atau permasalahan, sanksi yang ternyata dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dirasa kurang efektif atau kurang memiliki efek jera bagi Notaris terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tetapi dalam hal ini Notaris hanyalah sebagai pejabat umum yang mengamanatkan profesi Jabatan Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang merasa perlu untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan demi tercapainya kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Tjempaka S.H., M.H., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab, Notaris, Akta, Perlindungan Hukum.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	01 Mar 2022 06:29
Last Modified:	01 Mar 2022 06:29
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34109

Actions (login required)

View Item