Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Upaya Makar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1304/PID.B/2019/PN JKT PST)

Sonartho, Grace Angelia (2021) Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Upaya Makar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1304/PID.B/2019/PN JKT PST). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Grace Angelia S_205170155.pdf Download (570kB)
	Text BAB I-V_Grace Angelia S_205170155.pdf Restricted to Registered users only Download (749kB)
	Text Lampiran_Grace Angelia S_205170155.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Isu rasisme terhadap pemuda asal Papua di Surabaya terjadi pada tahun 2019, akibatnya Pemuda Papua menuntut referendum dan menyebabkan tindakan makar dengan pengibaran bendera bintang kejora serta nyanyian anti-merah putih. Maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kebijakan kriminal dalam penanggulangan terhadap tindakan makar di Indonesia. Adapun metode penelitian yaitu hukum normatif dengan tujuan penulisan yaitu menganalisis kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan makar di Indonesia. Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu PN Jakarta memutuskan para terdakwa memenuhi unsur kejahatan makar sesuai KUHP yaitu unsur setiap orang, unsur makar, unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh dan memisahkan sebagian wilayah negara serta unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maka diambillah kebijakan kriminal melalui upaya penal karena telah melanggar Pasal 87 jo Pasal 106 KUHP. Upaya penal dipilih karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan yang mengancam keamanan dan keutuhan NKRI. Upaya kedua yaitu non-penal sebagai bentuk preventif atau pencegahan dengan menanamkan nilai-nilai pancasila, rasa nasionalisme, serta pembaharuan aturan masa kolonial Belanda menjadi RKUHP agar lebih tegas dan jelasnya peraturan KUHP yang ada. Oleh karena itu bagi lembaga yang berwenang membentuk aturan tentang makar, agar RKUHP tahun 2019 dapat dibahas secara kritis dengan memperhatikan perkembangan hukum nasional, global serta perkembangan kultural masyarakat sehingga dapat terealisasi dengan baik dalam peradilan hukum di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Kriminal, Makar, Rasisme Papua, Referendum
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	07 Mar 2022 04:34
Last Modified:	07 Mar 2022 04:34
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34148

Actions (login required)

View Item