Analisis Legitimasi Kebijakan Formulasi Norma Hukum Pidana dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Windisen, Windisen (2022) Analisis Legitimasi Kebijakan Formulasi Norma Hukum Pidana dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Windisen_205180021 SKRIPSI 2022.pdf Download (198kB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Windisen_205180021 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Windisen_205180021 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

UU ITE sebagai peraturan dibidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi sorotan karena dianggap memuat beberapa Pasal yang multitafsir sehingga sering terjadi kriminalisasi yang kurang komprehensif. Pemerintah menetapkan SKB UU ITE dalam upaya menanggulangi persoalan dalam UU ITE. Namun legitimasi formulasi norma hukum pidana dalam SKB UU ITE menimbulkan kontra. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah. Teknik analisis data yaitu analisis deduktif. Setelah dianalisis maka ditentukan kesimpulan yaitu SKB UU ITE tidak memiliki legitimasi, walaupun dapat ditoleransi apabila ditinjau dari aspek kemanfaatan, namun tetap saja kebijakan formulasi norma hukum pidana yang berlegitimasi harus sesuai dengan ketentuan dalam UU 12/2011, berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila ingin memperbaiki UU ITE. Perubahan UU ITE di masa yang akan datang adalah melakukan revisi terhadap perumusan delik dan penetapan sanksi pidana, perubahan dilakukan terhadap materi muatan kesusilaan, materi muatan perjudian, arah muatan tentang delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, arah muatan tentang delik pengancaman dan/atau pemerasan, arah pemberitahuan berita bohong atau informasi yang menyesatkan yang merugikan konsumen, arah muatan tentang informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan SARA, penambahan penjelasan cyberbulling terhadap delik ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti, serta yang terakhir menambahkan Pasal tentang membuat keonaran dalam masyarakat. Saran peneliti adalah dalam mengambil kebijakan tehadap masalah dalam UU harus berpedoman pada UU 12/2011 dan membentuk peraturan yang mengatur SKB secara konkrit, serta melakukan perubahan terhadap UU ITE harus dilakukan atas dasar pengakuan HAM dan melibatkan kalangan masyarakat sebagai partisipasi publik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Ade Adhari, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Legitimasi, Kebijakan Hukum Pidana, Formulasi Norma Hukum Pidana, SKB UU ITE, UU ITE, Kepastian Hukum.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Mar 2022 05:48
Last Modified:	28 Mar 2022 05:48
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34605

Actions (login required)

View Item