Kepastian Hukum Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sari, Pebtry Purnama (2022) Kepastian Hukum Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover - Abstrak_Pebtry Purnama Sari_205180169 SKRIPSI 2022.pdf Download (220kB)
	Text Lampiran_Pebtry Purnama Sari_205180169 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Pebtry Purnama Sari_205180169 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (972kB)

Abstract

Dikarenakan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia, maka pemerintah membuat beberapa peraturan hukum dan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus, salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Maka penulis bertujuan untuk mengetahui legitimasi dari Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 yang diterbitkan tanpa adanya dasar hukum yaitu peraturan daerah yang memiliki hierarki diatasnya sebab keadaan yang membutuhkan peanganan segera atau diskresi. Hasil pembahasan dalam skrispi ini ialah peraturan gubernur yang merupakan peraturan pelaksana diterbitkan tanpa adanya peraturan daerah tidaklah memiliki legitimasi jika dilihat sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta teori hukum yang berkaitan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kenegaraan.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Mar 2022 07:34
Last Modified:	28 Mar 2022 07:34
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34616

Actions (login required)

View Item