: Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah di Tinjau Dari Ilmu Perundang--undangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021)

Sanjaya, Dixon (2022) : Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah di Tinjau Dari Ilmu Perundang--undangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Dixon Sanjaya_205180023 SKRIPSI 2022.pdf Download (803kB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Dixon Sanjaya_205180023 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Lampiran_Dixon Sanjaya_205180023 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Akhir-akhir ini terdapat fenomena di masyarakat menggenai peraturan atau kebijakan pemerintah daerah dan/atau sekolah yang diskriminatif yang melarang atau mewajibkan siswi untuk mengenakan atau tidak mengenakan seragam atau atribut dengan kekhasan agama tertentu. Merespon hal tersebut, Pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri mengenai penggunaan seragam. SKB 3 Menteri ini diuji legalitasnya ke Mahkamah Agung yang dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021 dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, SKB Menteri tidak dikenal dalam Ilmu Perundang-undangan dan sebagai konsekuensi logis atas hal tersebut Mahkamah Agung seharusnya tidak dapat melakukan pengujian atas SKB tersebut. Berdasarkan pokok masalah tersebut, dilakukan penelitian apakah SKB 3 Menteri tersebut memiliki keabsahan dan apakah Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dengan studi kepustakaan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Seluruh data diolah secara kualitatif berdasarkan analisis konten untuk menghasilkan preskripsi atas pokok masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa SKB 3 Menteri tidak memiliki keabsahan karena tidak dikenal dalam jenis dan hierarki, bertentangan dengan asas dan prosedur, dan materi muatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat akan tetapi secara teoretis seharusnya tidak berwenang karena tidak didasarkan pada kompetensi atau kewenangannya dan SKB 3 Menteri merupakan KTUN yang menjadi objek pengujian di PTUN. Perlu dilakukan perbaikan terhadap pengaturan penggunaan seragam, penindakan terhadap peraturan atau kebijakan pemerintah daerah dan/sekolah yang diskriminatif, serta perubahan atau penyempurnaan UU P3 dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Ilmu Perundang-undangan, Keputusan Bersama Menteri, Pakaian Seragam dan Atribut
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	29 Mar 2022 06:19
Last Modified:	29 Mar 2022 06:19
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34651

Actions (login required)

View Item