Analisis Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Langkat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Medan No.89/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.) / Christian Michael Devefrianto Situmorang

Situmorang, Christian Michael Devefrianto (2015) Analisis Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Langkat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Medan No.89/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.) / Christian Michael Devefrianto Situmorang. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK (A)Nama: Christian Michael Devefrianto Situmorang (NIM: 205090018) (B)Judul Skripsi: Analisis Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Langkat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Medan No.89/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.) (C)Halaman: viiii+98+Lampiran. (D) Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pidana Tambahan, Hukum Pidana. (E)Isi: Korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas perindustrian dan perdagangan/terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp. 492.678.542.. Pelaku dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Hakim Pengadilan Negeri medan sebesar Rp 35.900.000. Karena telah dianggap memenuhi unsur Pasal 3 joPasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masalahnya bagaimanakah penerapan sanksi berupa uang pengganti terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Medan No.89/Pid.Sus.K/2012/Pn.Mdn? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan penulis adalah dalam penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti yang diatur dalam pasal 18 KUHP terhadap terdakwa kurang sepadan dengan jumlah yang seharusnya dikembalikan oleh terdakwa, hakim tidak memenuhi maksud dan tujuan adanya uang pengganti seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar uang yang telah terdakwa peroleh dan nikmati. Sesuai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaiknyasanksi hukuman uang pengganti harus seberat-beratnya. Karena hukuman pidana tambahan tersebut harus memenuhi tujuan adanya efek jera kepada terdakwa dan orang lain. (F) Acuan: 21 (1983-2012). (G) Pembimbing: Sugandi Ishak, SH,MH. (H) Penulis: Christian Michael Devefrianto Situmorang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 06 Jul 2018 09:31
Last Modified: 06 Jul 2018 09:31
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3475

Actions (login required)

View Item View Item