Kepemilikan Hak Milik Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Jusuf, Melvin (2022) Kepemilikan Hak Milik Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Cover - Abstrak_ Melvin Jusuf_205180069 SKRIPSI 2022.pdf

Download (827kB)
[img] Text
Bab 1-5 Daftar Pustaka_ Melvin Jusuf_205180069 SKRIPSI 2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
Lampiran_ Melvin Jusuf_205180069 SKRIPSI 2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang terus ada dan berkembang. Akan tetapi tidak semua anggota keluarga dapat memiliki rumah atau tempat tinggal oleh karena itu upaya dalam pembangunan perumahan dan pemukiman terus diingatkan. Proyek pembangunan hunian vertikal atau yang biasa disebut rumah susun merupakan salah satu langkah alternatif dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan pemukiman. Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang tidak hanya untuk Warga Negara Indonesia saja Warga Negara Asing pun perlu memiliki tempat tinggal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya di Pasal 144 ayat (1) disana disebutkan bahwa Warga Negara Asing dapat memiliki sertifikat HMSRS akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 144 ayat (1) ini bertentangan dengan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Di dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 29 Tahun 2016 khususnya di Pasal 6 ayat (2) ini menyatakan bahwa Warga Negara Asing hanya dapat memperoleh serifikat Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun. Metode penelitian di dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan data wawancara. Data hasil penelitian menunjukan bahwa sampai saat ini peraturan terkait kepemilikan HMSRS bagi Warga Negara Asing tidak dapat diimplementasikan hal ini disebabkan karena adanya ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, peraturan terkait kepemilikan HMSRS bagi Warga Negara Asing harus diperbaiki guna mencegah terjadinya penyelundupan hukum yang dapat merugikan Negara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, Warga Negara Asing, Rumah Susun
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 06 Apr 2022 03:27
Last Modified: 06 Apr 2022 03:27
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34759

Actions (login required)

View Item View Item