Urgensi Pembentukan Komisi Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Ramadhan, Dylan Aldianza (2022) Urgensi Pembentukan Komisi Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Dylan Aldianza Ramadhan_205180227 SKRIPSI 2022.pdf Download (0B)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Dylan Aldianza Ramadhan_205180227 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Lampiran_Dylan Aldianza Ramadhan_205180227 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Perlindungan Data Pribadi merupakan bentuk keharusan negara sebagai pemenuhan hak dasar warga negara. Kewajiban ini lahir dari adanya perkambangan teknologi sekarang ini. Namun, tampaknya sekarang ini di Indonesia belum bisa menjamin terwujudnya hal demikian, mengingat masih tingginya kasus kebocoran data pribadi dan belum adanya UU yang secara spesifik mengatur terkait perlindungan Data Pribadi. Sekarang ini Indonesia telah berusaha mewujudkan peningkatan perlindungan Data pribadi dangan dibuatnya RUU PDP sebagai kodifikasi hukum. Dimana di dalamnya mengamatkan dibentuknya satu mekanisme pengawasan yang berdiri independent sebagai upaya menciptakan Adequate Level of Protection sebagai standar pada perlindungan data General Data Protection Regulation. Agar terciptanya prinsip tersebut maka di doronglah pembentukan Komisi Independen Khusus Perlidungan Data Priadi, oleh karena itu penulis berminat meneliti terkait pengadaan komisi independent khusus perlindungan data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan dengan negara-negara yang sebelumnya telah berhasil mendirikan komisi independent khusus PDP ini. Berdasarkan analisis penulis didapati urgensi pembentukan Lembaga khusus PDP di Indonesia sebagai dasar berdirinya kelambagaan tersebur, kemudian dari lahinya kelambagaan tersebut akan berimplikasi pada system kenegaraan di Indonesia yang salah satunya mengahapuskan divisi koordinator perlindungan khusus data pribadi milik Kominfo. Kesimpulan, komisi PDP memiliki dasar berdiri yang kuat untuk diimplmentasikan di Indonesia dan akan menimbulkan kebermanfaatan. Kemudian, ia akan menjadi koordinator perlindungan data pribadi di Indonesia. Saran penulis, sebaiknya pemerintah cepat mengesahkan RUU PDP dan menambahkan definisi Komisi PDP pada RUU tersebut, serta semua pihak untuk bersiap menyambut ini.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Ahmad Redi.,S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Komisi independent, perlindungan data pribadi, RUU PDP, Data Pribadi.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	06 Apr 2022 03:37
Last Modified:	06 Apr 2022 03:37
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34760

Actions (login required)

View Item