Nduru, Titah (2021) Analisis Yuridis Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
Cover-Abstrak_Titah Nduru_205140184_SKRIPSI 2021.pdf Download (218kB) |
|
Text
BAB I-V_Daftar Pustaka_Titah Nduru_205140184_SKRIPSI 2021.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Lampiran_Titah Nduru_205140184_SKRIPSI 2021.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak yang bertujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran. Pilkada serentak menjadi proses pemilihan kepala daerah yang efektif, namun pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi tentunya menimbulkan masalah hukum dalam hubungannya dengan aspek kesehatan dan demokrasi. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana Pemerintah mempertimbangkan pilihan antara perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan pergantian pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Nias Selatan dan bagaimana dampak pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Nias Selatan, Pemerintah selalu mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan bagi masyarakat dengan selalu mentaati protokol kesehatan. Artinya Pilkada jangan sampai mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat yang jauh lebih penting dibandingkan pesta demokrasi dalam rangka pergantian pemilihan kepala daerah. Dampak pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 meliputi dampak positif yang meliputi amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran. Sedangkan dampak negatif adalah resiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. Upaya-upaya agar Pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana, kedisiplinan masyarakat.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M |
Uncontrolled Keywords: | Dampak, Pelaksanaan Pilkada, Nias Selatan, Covid-19 |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 07 Apr 2022 22:36 |
Last Modified: | 19 Jan 2023 03:45 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34797 |
Actions (login required)
View Item |