Analisis Kebijakan Diskresi Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19 Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan

Adhian, Fadhil (2021) Analisis Kebijakan Diskresi Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19 Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Fadhil Adrian Rafqi Pasha_205160195_Skripsi 2021.pdf Download (176kB)
	Text BAB I-V_Daftar Pustaka_Fadhil Adrian Rafqi Pasha_205160195_Skripsi 2021.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Fadhil Adrian Rafqi Pasha_205160195_Skripsi 2021.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Diskresi sebagai salah satu instrumen hukum Pemerintah dengan berbagai fungsi dan kegunaannya, tentu tidak dilakukan dengan cara yang sembarangan, namun terdapat serangkaian prosedur-prosedur yang harus dipenuhi meskipun tidak dikordinir oleh suatu SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait langkah-langkah untuk menggunakan diskresi. Permasalahan yang dihadapi dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Pemerintah seharusnya membuat diskresi dalam keadaan pandemic Covid- 19 yang dikaitkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan darurat yang ditempuh Pemerintah melalui Perppu ini sepenuhnya dilakukan dengan itikad baik untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dalam hal ini karena Covid-19. Namun apabila dalam pelaksanaan Perppu terdapat pihak yang beritikad tidak baik dan menyimpang dari peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka kondisi tersebut bukanlah termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2). Kedepannya perlu dibuat peraturan pelaksana atas Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam bentuk Peraturan Presiden yang mengatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban, sebab perlu diakui ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dalam perppu tersebut masih belum jelas. Hal ini perlu ditegaskan untuk memberikan kepastian hukum kepada publik bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi akan jelas pertanggungjawabannya, sebab pertanggungjawaban yang jelas adalah salah satu bentuk pengawasan konkrit untuk mencegah adanya korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Urgensi, Pemberian Asimilasi, Hak Integrasi, Narapidana
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	07 Apr 2022 23:31
Last Modified:	07 Apr 2022 23:31
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34801

Actions (login required)

View Item