Penerapan Pasal 264 Ayat (1) KUHP dalam Pemidanaan Pemalsuan Akta Nikah (Studi Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.)

Septiani, Velia Audia (2022) Penerapan Pasal 264 Ayat (1) KUHP dalam Pemidanaan Pemalsuan Akta Nikah (Studi Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Velia Audia Septiani_205170187 SKRIPSI 2022.pdf Download (472kB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Velia Audia Septiani_205170187 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Velia Audia Septiani_205170187 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemalsuan surat dapat membawa pengaruh manipulatif terhadap orisinalitas suatu isi surat. Ketentuan pemalsuan surat terdapat dalam KUHP Pasal 263 sampai Pasal 276. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP dalam pemidanaan pemalsuan akta nikah pada (Studi Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN. Jkt. Utr.). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN Jkt Utr. yang sudah terbukti bahwa Terdakwa bernama Wawan Setiawan benar melakukan tindak pidana pemalsuan akta nikah dan buku nikah, Terdakwa melakukan tindakan pemalsuan dengan kesengajaan dan dengan keadaan sadar dan tidak dipaksa. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dari berbagai pihak serta hilangnya kepercayaan terhadap surat yang sifatnya autentik. Dalam hal ini pelaku kejahatan pemalsuan akta autentik sudah seharusnya mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP karena pada dasarnya tindak pidana pemalsuan surat unsur-unsurnya yaitu ada pada Pasal 263 KUHP tetapi dalam konteks pemalsuan akta nikah yang sifatnya autentik diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dan hukumannya pun lebih diperberat jika yang dipalsukan adalah akta autentik. Maka dari itu, Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP kurang tepat karena dalam memberikan sanksi harus memperhatikan apa yang menjadi suatu objek tindak pidana pemalsuan dan perlu memperhatikan penerapan unsur yang sesuai dengan jenis surat yang dipalsukan. Untuk itu, dalam menentukan suatu tindak pidana harus memperhatikan unsur-unsur pasal yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan agar hukuman yang dijatuhkan itu tepat dan adil.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Penerapan Pasal 264 KUHP, Pemalsuan Surat, Akta Nikah.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Apr 2022 05:34
Last Modified:	12 Apr 2022 05:34
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34852

Actions (login required)

View Item