ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99K/TUN/2020 TENTANG SENGKETA TERBITNYA SERTIPIKAT TANAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MELAWAN PT. BUANA PERMATA HIJAU

Sebastian, Matthew (2022) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99K/TUN/2020 TENTANG SENGKETA TERBITNYA SERTIPIKAT TANAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MELAWAN PT. BUANA PERMATA HIJAU. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Cover-Abstrak_Matthew Sebastian_205180088 SKRIPSI 2022.pdf

Download (541kB)
[img] Text
BAB 1-5 Daftar Pustaka_Matthew Sebastian_205180088 SKRIPSI 2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
Lampiran_Matthew Sebastian_205180088 SKRIPSI 2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia. Hal tersebut menimbulkan konflik dalam masyarakat. Terutama mengenai hak garap yang aturannya belum jelas. Seberapa kuat kedudukan hak garap dalam pembuktian sengketa. Saat ini aturan yang ada belum bisa mengurangi sengketa yang ada. Seringkali sengketa terjadi antara masyarakat sipil dan pejabat pemerintah, khususnya mengenai tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan nomor 99K/TUN/2020 terhadap kekuatan sertipikat hak pakai nomor 314 dan 315 milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan analisis Penulis terdapat beberapa hal yang membuat hakim tidak seharusnya mengabaikan hak garap milik PT Buana Permata Hijau. Beberapa hal tersebut ialah SK taksasi harga yang dijadikan dasar konsinyasi telah kadaluarsa. Kemudian konsinyasi yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, serah terima yang dilakukan PT Agung Podomoro kepada Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat hak pakai Pemprov DKI. Penulis berkesimpulan, sertipikat hak pakai Pemprov DKI tidak layak diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional karena lahan tersebut masih dalam keadaan sengketa. Sebaiknya Badan Pertanahan Nasional lebih teliti saat menerbitkan sertipikat, agar tidak timbul sengketa dikemudian hari.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Sengketa, Hak Garap, Keabsahan Sertipikat Tanah
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 12 Apr 2022 06:07
Last Modified: 12 Apr 2022 06:07
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34856

Actions (login required)

View Item View Item