Pengawasan Penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Di Bawah Tangan Yang Merugikan Konsumen (Contoh Putusan Nomor 855/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Nomor 228/PDT/2020/PT.DKI.).

Houdman, Crestella Vallery (2022) Pengawasan Penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Di Bawah Tangan Yang Merugikan Konsumen (Contoh Putusan Nomor 855/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Nomor 228/PDT/2020/PT.DKI.). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Crestella Vallery Houdman _205180013 SRIPSI 2022.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Crestella Vallery Houdman _205180013 SRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Lampiran_Crestella Vallery Houdman _205180013 SRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Konsumen Indonesia di sektor perumahan khususnya apartemen selalu dirugikan oleh pengembang. Kerugian yang sering dialami konsumen adalah ketika pengembang tidak memenuhi kewajibannya untuk melengkapi setiap persyaratan sebelum membuat PPJB dan melanggar peraturan rumah susun dengan membuat PPJB tidak dihadapan notaris. PPJB dibuat sepihak oleh pengembang tanpa ada ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi. Substansi PPJB selalu membebani konsumen sedangkan selalu menguntungkan pengembang. Kondisi ini dikenal dengan istilah adanya pencantuman klausula baku oleh pengembang dalam PPJB. Konsumen selalu dalam posisi lemah dan tidak beruntung. Masalah PPJB bukanlah masalah baru. Karena sudah terjadi sejak lama, bahkan sampai sekarang masih berulang dan tidak pernah mencapai titik terangnya. Berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengakhiri persoalan ini. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak cukup mendorong peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan perlindungan konsumen apartemen, skripsi ini menyarankan pemerintah untuk menerapkan sistem pengawasan aktif yang harus dilakukan baik antar instansi yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan saat ini ataupun dengan dibuatnya instansi baru untuk tahap transaksi jual beli disertai dengan peraturan lebih lanjut mengenai otoritas instansi yang melaksanakan pengawasan. Selain pembentukan instansi pengawasan, pemerintah juga harus membantu pengembang dengan memproses perizinan sehingga pengembang juga dapat memberikan kepastian kepada konsumen.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M.
Uncontrolled Keywords:	PPJB, Perlindungan, Pengawasan, Apartemen, Konsumen.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Apr 2022 06:10
Last Modified:	12 Apr 2022 06:10
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34857

Actions (login required)

View Item