Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Mencegah terjadiya kegiatan pertambangan timah ilegal

Yuliska, Nanda (2022) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Mencegah terjadiya kegiatan pertambangan timah ilegal. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Nanda Yuliska_205170185 SKRIPSI 2022.pdf Download (634kB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Nanda Yuliska_205170185 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Nanda Yuliska_205170185 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

(E) Isi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat disingkat (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringnya kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang strategis dan menguntungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah pada penyelenggaraan daerah. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik didaerah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan orang yang banyak atau masyarakat umum. Kebijakan publik tersebut dilaksanakan oleh eksekutif daerah maupun lembaga – lembaga lainnya yang berkompeten. dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tersebut peran DPRD adalah sebagai lembaga pengawas atau / Control, yaitu mengawasi dan mengendalikan agar kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pengawasan oleh DPRD sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada lembaga legislatif tersebut untuk lebih aktif dan kreatif dalam menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan pemerintah daerah atau dapat disebut juga dengan (PERDA). Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah otonomi tingka II kabupaten yang baru berbentuk yaitu Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2003 sejak Februari 2003). IUP dapat diartikan yakni Izin Usaha Pertambangan, Undang – undang tesebut sudah di setujui oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, namun banyak selaku pertambangan timah ilegal yang beroperasi dikarenakan beberapa masyarakat umum tidak mengetahui dan kurang paham akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah dan DPRD, sehingga sering terjadi tindak pidana bagi pelaku yang melakukan pertambangan tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP) dan banyak sekali masyarakat Belitung Timur menempatkan tanah PT untuk dijadikan daerah pertammbangan timah, karena itu tidak sedikit para perusahaan menuntut hak ganti rugi terkait pertambangan timah illegal

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Rasji ,.S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	DPRD, Pertambangan Timah Ilegal,Pengawasan dan Pencegahan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Apr 2022 06:45
Last Modified:	12 Apr 2022 06:45
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34860

Actions (login required)

View Item