Kebijakan Formulasi Pedoman Pemidanaan Sebagai Sarana Penanggulangan Putusan Korupsi Pengadaan Barang Atau Jasa Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Unwarranted Disparity).

Poliman, Hans (2022) Kebijakan Formulasi Pedoman Pemidanaan Sebagai Sarana Penanggulangan Putusan Korupsi Pengadaan Barang Atau Jasa Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Unwarranted Disparity). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Cover-Abstrak_Hans Poliman_205180238 SKRIPSI 2022.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB 1-5 Daftar Pustaka_Hans Poliman_205180238 SKRIPSI 2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)
[img] Text
Lampiran_Hans Poliman_205180238 SKRIPSI 2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Dalam sistem penyelengaraan hukum pidana, pemidanaan menempati posisi yang utama. Karena pemidanaan menempati posisi yang utama ditambah dengan indipedensi hakim maka Disparitas pemidanaan pasti akan terjadi. hal tersebut menjadi wajar karena masing-masing perkara memiliki karakteristik yang berbeda meskipun dijerat dengan pasal peraturan perundang-undangan yang sama. Tetapi pengertian diatas tentu tidak dapat dinyatakan seluruhnya tepat, jika penjatuhan pemidanaan terebut tidak berdasar/beralasan atau tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan (Unwarranted disparity). Untuk mengatasi unwarranted disparity, MA mengundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun begitu pedoman pemidanaan tersebut belum dapat mengatasi unwarranted disparity. Hal ini menarik perhatian peneliti, untuk mengetahui variabel- variabel unwarranted disparity ditinjau dari berbagai putusan korupsi pengadaan barang atau jasa dan memahami jenis pedoman pemidanaan yang ideal sehingga dapat diimplementasikan pada hukum positif Indonesia. Mengacu kepada ketertarikan tersebut, Peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Hasil analisis menunjukan bahwa putusan korupsi pengadaan barang dan jasa masih memenuhi kriteria unwarranted disparity seperti tidak ada pertimbangan/ justifikasi yang jelas dalam menjatuhkan pemidanaan, keliru dalam menafsirkan satu atau lebih bagian dalam rumusuan undang-undang atau peraturan yang diterapkan dalam suatu kasus, dan Keliru dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Kemudian dari segi kebijakan formulasi, KUHP merupakan wadah yang tepat untuk mencantumkan pedomanan pemidanaan, dari segi materi muatan pedoman pemidanaan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan harus dicantumkan dalam KUHP serta aspek dan variabel dimana pedoman pemidanaan harus dilakukan reformulasi dimana setiap aspek diberlakukan secara umum dengan pendekatan Consistency of Approach.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Ade Adhari S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Unwarranted disparity, Pedoman pemidanaan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Korupsi.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 12 Apr 2022 06:48
Last Modified: 12 Apr 2022 06:48
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34861

Actions (login required)

View Item View Item