Urgensi Kebijakan Pemidanaan Pembeli Eksploitasi Seksual Anak dalam Bentuk Prostitusi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ullie, Niella Tasya (2022) Urgensi Kebijakan Pemidanaan Pembeli Eksploitasi Seksual Anak dalam Bentuk Prostitusi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Niella Tasya Ullie_205180196_Skripsi 2022.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Niella Tasya Ullie_205180196_Skripsi 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Lampiran_Niella Tasya Ullie_205180196_Skripsi 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Anak yang merupakan makhluk sosial yang paling lemah dan rentan di masyarakat, sering kali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh anak adalah tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi. Penelitian ini mengkaji terkait urgensi kebijakan pemidanaan dan juga konsep kebijakan formulasi delik pembeli eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi pada perubahan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa alasan kuat mengapa eksploitasi seksual terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar, dimana pembeli seks memiliki andil besar dalam mengendalikan prostitusi anak dengan menciptakan permintaan untuk hal tersebut. Kontradiksi yang terjadi di antara aparat penegak hukum dalam menentukan pembeli seks anak bisa atau tidak dikriminalisasi juga menjadi permasalahan, karena UU Perlindungan Anak saat ini belum memberikan spesifikasi terkait kategori eksploitasi seksual anak, dan frasa dalam Pasal 76I UU Perlindungan anak yang tidak memberikan spesifikasi unsur-unsur pihak mana saja yang dapat dipidana. Ketiadaan unsur yang jelas dalam mengkriminalisasi pelaku pembeli seks anak membuat aparat penegak hukum perlu memahami semua unsur-unsur pidana dalam regulasi yang mengatur mengenai eksploitasi seksual anak. Berkaca pada negara yang telah memiliki aturan pemidanaan pembeli seks anak seperti Korea Selatan, Filipina dan Swedia telah memberi bukti bagaimana spesifik dan tegasnya negara-negara tersebut dalam memberikan unsur-unsur sehingga kedepannya UU Perlindungan Anak juga dapat memidana pembeli seks anak dan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap anak serta memberikan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Ade Adhari, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Eksploitasi Seksual Anak, Prostitusi Anak, Pembeli Seks Anak, Pemidanaan.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Apr 2022 03:04
Last Modified:	19 Apr 2022 03:04
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34959

Actions (login required)

View Item