Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal logging Dalam Putusan Hakim Pada Putusan Negeri Majalengka No.155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl

Priscilla, Olivia (2022) Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal logging Dalam Putusan Hakim Pada Putusan Negeri Majalengka No.155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Olivia Priscilla_205170160 SKRIPSI 2022.pdf Download (2MB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Olivia Priscilla_205170160 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Olivia Priscilla_205170160 SKRIPSI 2022'.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pembalakan hutan secara liar atau illegal logging dapat mengganggu ekosistem alam. Illegal logging dapat menyebabkan kerugian yang tidak hanya tertuju kepada manusia tetapi juga terhadap flora dan fauna. Illegal logging juga menimbulkan dampak yang sangat serius dan merugikan masyarakat sekitar bahkan masyarakat dunia. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan menguraikan bahwa kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pada kenyataannya, banyak terjadi tindak pidana kehutanan tanpa izin yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Implementasi mengenai perlindungan hutan sangatlah kurang, contohnya pada Putusan Negeri Majalengka No.155/Pid.Sus/PN.Mjl di mana terdapatnya orang yang mengabaikan hukum dari perlindungan hutan demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Dalam Putusan Negeri Majalengka No.155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl terdapatnya putusan hakim dan pertimbangan hakim, maka dibutuhkan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menjawab permasalahan yang terkait, digunakan metode penelitian normatif. Terdapat pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan dengan teknik analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Negeri Majalengka No.155/Pid.Sus/2019/PN.Mjl telah sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Uncontrolled Keywords:	Illegal Logging, Tindak Pidana Kehutanan, Hukum Lingkungan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Apr 2022 05:17
Last Modified:	19 Apr 2022 05:17
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34962

Actions (login required)

View Item