PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH YANG PERUSAHAAN PENGEMBANGNYA DINYATAKAN PAILIT (Contoh Kasus: PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR: 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Chandra, Sherly Angelina (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH YANG PERUSAHAAN PENGEMBANGNYA DINYATAKAN PAILIT (Contoh Kasus: PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR: 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Preview	Text Cover-Abstrak_Sherly Angelina Chandra_205180040 SKRIPSI 2022.pdf Download (616kB) | Preview
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Sherly Angelina Chandra_205180040 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (673kB)
	Text Lampiran_Sherly Angelina Chandra_205180040 SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (817kB)

Abstract

Perusahaan pengembang yang dinyatakan pailit dapat menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap masyarakat, salah satunya adalah pembeli rumah. Pembeli rumah telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dengan perusahaan pengembang. Namun ketika perusahaan pengembang pailit, maka rumah tersebut akan menjadi boedel pailit sepanjang belum dilakukan proses Akta Jual Beli di hadapan PPAT. Dalam hal ini, Penulis ingin mengkaji perlindungan hukum terhadap pembeli rumah yang dikembangkan oleh perusahaan pengembang pailit. Contoh kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil tulisan menunjukkan bahwa jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka telah terdapat perlindungan hukum terhadap pembeli rumah yang hanya memegang Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dengan cara mendaftarkan diri menjadi kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Penulis menyimpulkan bahwa ketika terjadi perkara kepailitan terjadi maka ketentuan yang digunakan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengingat undang-undang ini mengandung asas integrasi. Sebaiknya pemerintah melakukan pembaharuan terhadap syarat pailit dengan menerapkan insolvency test sebagai syarat pailit agar kreditor konsumen terhindar dari debitor yang beritikad tidak baik, sebaiknya masyarakat berhati-hati dalam membeli rumah melalui sistem Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Kepailitan, Perjanjian Pengikatan Jual-Beli
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Apr 2022 05:50
Last Modified:	19 Apr 2022 05:50
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34967

Actions (login required)

View Item