Penyelundupan Hukum Terkait Kepemilikan Saham Dengan Perjanjian Nominee (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 375/PDT/208/PT.DKI)

Gunawan, Jessica Francis (2022) Penyelundupan Hukum Terkait Kepemilikan Saham Dengan Perjanjian Nominee (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 375/PDT/208/PT.DKI). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Cover-Abstrak_Jessica Francis Gunawan_207201011 TESIS MIH 2022.pdf

Download (641kB)
[img] Text
BAB 1-5 Daftar pustaka_Jessica Francis Gunawan_207201011 TESIS MIH 2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
Lampiran_Jessica Francis Gunawan_207201011 TESIS MIH 2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (994kB)

Abstract

Di era globalisasi ini, Indonesia masih tergolong sebagai salah satu negara berkembang. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar Indonesia bisa menjadi negara yang stabil. Namun hingga saat ini, Indonesia masih terus mengalami kesulitan ekonomi terkait situasi baik dari dalam maupun luar negeri terkait ekonomi. Oleh karena itu, investasi sangat penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Investor yang berinvestasi di Indonesia harus tunduk pada aturan yang berlaku, salah satunya adalah aturan mengenai kepemilikan saham. Namun tidak semua sektor bidang usaha dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemodal asing untuk dapat berinvestasi secara optimal. Ketentuan ini menjadi salah satu alasan mengapa investor asing mencari cara untuk menguasai 100% saham karena mereka tentu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan secara maksimal. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan konsep nominee yang dilakukan dengan perjanjian nominee. Konsep ini tidak diperbolehkan dan tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Namun meski dilarang, investor asing kerap menggunakannya sebagai penyelundupan hukum untuk menguasai 100% saham dari bidang usaha tertutup. Maka rumusan masalah adalah bagaimana penyelundupan hukum terkait dengan perjanjian nominee dalam hal kepemilikan saham di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari penyelundupan hukum terkait kepemilikan saham dengan perjanjian nominee. Jenis penelitian ini adalah penelitian untuk kepentingan akademis, dengan sifat penelitian preskriptif, perjanjian nominee yang diharapkan ini dilarang dan konsekuensinya adalah hukum adalah perjanjian batal demi hukum. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori perlindungan hukum. Praktik penggunaan perjanjian nominee merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan merupakan penyelundupan hukum. Perjanjian nominee seringkali menimbulkan sengketa yang mengakibatkan kerugian di pihak nominee atas adanya itikad buruk dari beneficiary. Akibat hukum dari praktik perjanjian nominee belum secara jelas diatur tersendiri dalam sebuah Undang-Undang. Perjanjian nominee dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan mengikuti akibat hukum dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 dimana tidak memenuhi syarat objektif dan akibatnya adalah perjanjian menjadi batal demi hukum.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Uncontrolled Keywords: Penyelundupan Hukum. Perjanjian Nominee, Akibat Hukum
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 25 Apr 2022 01:42
Last Modified: 25 Apr 2022 01:42
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/35002

Actions (login required)

View Item View Item