Kewenangan Lembaga Pembina Dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatannya

Pratiwi, Dita Tania (2022) Kewenangan Lembaga Pembina Dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatannya. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover_Abstrak_Dita Tania Pratiwi_217201017 TESIS MKN 2022.pdf Download (208kB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Dita Tania Pratiwi_217201017 TESIS MKN 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Dita Tania Pratiwi_217201017 TESIS MKN 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat mewujudkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang profesional, berintegritas dan melaksanakan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku maka dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selalu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, data primer yang penulis gunakan berasal dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Peranan yang dimiliki oleh majelis pembina dan pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai lembaga pembina dan pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh majelis pembina dan pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah melakukan pembinaan dan pengawas terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya dari segi administratif, perdata, maupun pidana maka dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak sesuai prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka Akta Jual Beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kewenangan, Tanggung Jawab
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	26 Apr 2022 05:33
Last Modified:	26 Apr 2022 05:33
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/35028

Actions (login required)

View Item