RYAN, RYAN (2022) AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YANG BERDASARKAN ATAS KUASA MUTLAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
Cover-Abstrak_Ryan_217191004_TESIS MKN 2022.pdf Download (332kB) |
|
Text
BAB 1-5 Daftar Pustaka_Ryan_217191004_TESIS MKN 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
Text
Lampiran_Ryan_217191004_TESIS MKN 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) |
Abstract
Pemberian kuasa dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang lahir dan terbentuk didalam kehidupan bermasyarakat, yang kemudian pemberian kuasa tersebut dituangkan dalam peraturan dan disahkan oleh negara. Pemberian kuasa sendiri dapat diberikan secara umum dan khusus. Namun pada perkembangannya, terdapat kuasa lain yang dikenal sebagai kuasa mutlak. Kuasa mutlak diatur pertama kali dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Larangan penggunaan kuasa mutlak juga dapat ditemui pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ingin mengkaji dan menganalisis akibat hukum pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang didasarkan atas kuasa mutlak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., MM., M.Kn. |
Uncontrolled Keywords: | Pemberian Kuasa, Kuasa Mutlak, Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. |
Subjects: | Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 26 Apr 2022 06:29 |
Last Modified: | 26 Apr 2022 06:29 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/35035 |
Actions (login required)
View Item |