Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara E-RUPS Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Adistra, Muhammad Ekky (2022) Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara E-RUPS Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_muhammad ekky adistra_217191012_Tesis MKN 2022.pdf Download (406kB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_muhammad ekky adistra_217191012_Tesis MKN 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LAmpiran_muhammad ekky adistra_217191012_Tesis MKN 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan banyak kegiatan masyarakat baik ekonomi maupun pembangunan menjadi terhambat. Pemerintah di tuntut untuk melakukan suatu terobosan dalam bentuk sebuah kebijakan yang dapat memberikan kemudahan ataupun stimulus agar kegiatan perekonomian dan pembangunan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang dimana didalam peraturan tersebut salah satunya mengatur dapat dilaksanakannya suatu RUPS berbasis sistem informatika atau yang disebut sebagai e-RUPS. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana keabsahan dari Akta Berita Acara yang di buat berdasarkan pada e-RUPS Perusahaan Terbuka? Apakah tanda tangan digital dalam surat kuasa digital dapat digunakan oleh notaris dalam pembuatan akta berita acara e-RUPS Perusahaan Terbuka? Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Berdasarkan Pasal 77 UUPT serta dengan adanya pengakuan dari Pasal 5 UU ITE: Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, memberikan kepastian bagi notaris mengenai penggunaan data yang disimpan secara elektronik pada saat RUPS telekonfrensi. Pengaturan tanda tangan elektronik dalam e-RUPS dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti hukum yang sah, yang juga merupakan perluasan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 11 ITE.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab, Notaris, E-RUPS
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	26 Apr 2022 06:38
Last Modified:	26 Apr 2022 06:38
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/35040

Actions (login required)

View Item