KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA (STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR : 135/PHP.BUP-XIX/2021)

Heo, Mazmur Prima Dimu (2022) KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA (STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR : 135/PHP.BUP-XIX/2021). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Mazmur Prima Dimu Heo_205180128_Skripsi 2022.pdf Download (916kB)
	Text BAB 1-5 Daftar Pustaka_Mazmur Prima Dimu Heo_205180128_Skripsi 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Lampiran_Mazmur Prima Dimu Heo_205180128_Skripsi 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota, di dalam Undang-Undang ini secara jelas dan ketat mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah sampai dengan sanksi-sanksi pidana jika terjadi suatu perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan kasus yang di teliti, bahwa pihak yang terkait saudara Orient Patriot Riwu Kore melakukan suatu perbuatan pidana yaitu tidak jujur atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang dirinya bahwa berkewarganegaraan Amerika Serikat serta memalsukan dokumen kependudukanya, karena bagaimana bisa pihak yang terkait masi berkewarganegaraan Indonesia serta memiliki KTP tetapi di waktu yang sama juga masi berkewarganegaraan Amerika Serikat,. Maka dari itu secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat formil karena seharusnya hanya warga negara Indonesia (WNI) saja yang dapat berhak mencalonkan diri sebagai calon bupati, dengan demikan sebenarnya dapat diberikan sanksi pidana karena perbuatan pidana yang di lakukan saudara Orient Riwu Kore sudah di atur dalam Pasal 263 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 181 dan 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota, di dalam Undang-Undang ini secara jelas dan ketat mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah sampai dengan sanksi-sanksi pidana jika terjadi suatu perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan kasus yang di teliti, bahwa pihak yang terkait saudara Orient Patriot Riwu Kore melakukan suatu perbuatan pidana yaitu tidak jujur atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang dirinya bahwa berkewarganegaraan Amerika Serikat serta memalsukan dokumen kependudukanya, karena bagaimana bisa pihak yang terkait masi berkewarganegaraan Indonesia serta memiliki KTP tetapi di waktu yang sama juga masi berkewarganegaraan Amerika Serikat,. Maka dari itu secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat formil karena seharusnya hanya warga negara Indonesia (WNI) saja yang dapat berhak mencalonkan diri sebagai calon bupati, dengan demikan sebenarnya dapat diberikan sanksi pidana karena perbuatan pidana yang di lakukan saudara Orient Riwu Kore sudah di atur dalam Pasal 263 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 181 dan 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	26 Apr 2022 07:46
Last Modified:	26 Apr 2022 07:46
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/35055

Actions (login required)

View Item