Analisis Mengenai Pemberian Hibah Yang Dibatalkan Karena Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan No.378/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Pst/Oleh Indah Sudahyanti Wiguna

Wiguna, Indah Sudahyanti (2014) Analisis Mengenai Pemberian Hibah Yang Dibatalkan Karena Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan No.378/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Pst/Oleh Indah Sudahyanti Wiguna. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini, khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan barang atas tanah dan rumah, selalu dipedomani dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada. Sedang penghibahan atas barang tidak bergerak ada formalitas yang diatur dalam Pasal 1682 dan Pasal 1687 KUHPerdata, yaitu dengan adanya bentuk formalitas dengan adanya Akta Notaris, maka penghibahan harus dilakukan dan harus diikuti secara sah dengan penyerahan langsung kepada penerima hibah, tetapi dalam kenyataannya hibah bertentangan dengan ketentuan tersebut. Seperti halnya seperti kasus yang diangkat penulis mengenai perbuatan melawan hukum karena adanya penyelundupan hukum dalam akta hibah yang digugat oleh Dedeh Rusmayanti melawan Rita Subowo, ternyata dalam gugatan tersebut merupakan gugatan salah sasaran yang pada akhirnya kasus ini dimenangkan oleh pihak Tergugat. Permasalahan yang penulis teliti dalam hal ini adalah kedudukan hukum seorang pemilik tanah berdasarkan akta hibah dari PPAT, Namun kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian normatif yang akan menggunakan Undang-Undang, serta putusan hakim yang terkait untuk melakukan peninjauan mengenai permasalahan tersebut. Perbuatan Melawan Hukum ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan jika terjadi perbuatan melawan hukum, maka seseorang dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau dengan alternatif penyelesaian sengketa. Mengenai putusan, hakim telah mentaati norma yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Dengan demikian Penulis menyimpulkan, perbuatan melawan hukum telah diatur dalam KUHPerdata dan putusan hakim dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Namun terkadang masih ada yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaiknya Perolehan hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah harus dengan tata cara memperoleh tanah yang legal yang diatur menurut UUPA antara lain, yaitu dengan Jual Beli, tukar menukar, dan hibah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Hibah, Perbuatan Melawan Hukum
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Jul 2018 02:17
Last Modified: 09 Jul 2018 02:17
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3534

Actions (login required)

View Item View Item