Analisis pengangkatan calon bupati pemenang pemilukada yang divonis melakukan tindak pidana suap ( Contoh kasus: kasus suap calon bupati gunung mas hambit bintih terhadap mantan ketua mahkamah konstitusi Akil Mochtar/ oleh Dwi Marcellya

Marcellya, Dwi (2014) Analisis pengangkatan calon bupati pemenang pemilukada yang divonis melakukan tindak pidana suap ( Contoh kasus: kasus suap calon bupati gunung mas hambit bintih terhadap mantan ketua mahkamah konstitusi Akil Mochtar/ oleh Dwi Marcellya. Diploma thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemilukada di Indonesia dilakukan secara demokratis. Sebagai konskuensi terpilihnya seorang Bupati dalam Pemilukada maka calon Bupati tersebut harus dilantik. Apakah seorang calon Bupati yang divonis melakukan tindak pidana suap dapat dilantik menjadi seorang Bupati dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan apabila seorang calon Bupati sebelum dilantik ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena melakukan tindak pidana suap? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan data yang telah didapatkan dan didukung dengan data wawancara terjadi benturan kepentingan antara KPK dengan Gubernur Kalimantan Tengah yang berwenang melantik Hambit Bintih sehingga pada akhirnya Gubernur Kalimantan Tengah hanya melantik Arton S. Dohong sebagai Wakil Bupati Gunung Mas yang definitif dan sekaligus ditunjuk sebagai Pejabat Bupati sampai waktu yang ditentukan kemudian karena Gubernur menindaklanjuti penolakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melantik Hambit Bintih karena Hambit Bintih sedang terlibat proses hukum dan tidak dikabulkannya izin keluar tahanan terhadap Hambit Bintih untuk dilantik karena sebagai lembaga independen keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Sebaiknya dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 dan PP nomor 6 Tahun 2005 untuk ditambahkan aturan-aturan bagi seorang calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang melakukan tindak pidana untuk tidak dilantik/ dibatalkan Keputusan KPUD yang telah memenangkan dirinya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: pengangkatan calon bupati, Pemilukada, Tindak Pidana Suap
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Jul 2018 03:49
Last Modified: 09 Jul 2018 03:49
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3588

Actions (login required)

View Item View Item