Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia dalam Penegakan Disiplin dan Kode Etik Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 298K/TUN/2012) / oleh Andryawan

Andryawan, Andryawan (2015) Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia dalam Penegakan Disiplin dan Kode Etik Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 298K/TUN/2012) / oleh Andryawan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak JUDUL TESIS : Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia dalam Penegakan Disiplin dan Kode Etik Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 298K/TUN/2012). NAMA MAHASISWA : Andryawan NIM : 207131004 KATA KUNCI : Dokter, MKDKI, KKI, Pelanggaran Disiplin Kedokteran, Pelanggaran Etik Kedokteran, TUN. ISI ABSTRAK : Kesehatan merupakan salah satu hak asasi dan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia. Pemerintah sebagai pengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melindungi dan menjamin terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Salah satunya melalui penyediaan jasa pelayaan kesehatan oleh dokter. Sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, begitu pentingnya peran dokter bahkan seringkali menimbulkan anggapan bahwa dokter adalah ?dewa? yang tidak pernah melakukan kesalahan/pelanggaran dalam tindakan medis. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, maka dimulailah penyelenggaraan praktik kedokteran memasuki era baru. Hal ini diikuti dengan dibentuknya Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai badan/lembaga pengawas penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia. Namun sejauh ini, kedudukan kedua lembaga ini masih menimbulkan problematika hukum. Salah satunya dalam hal penegakan disiplin oleh MKDKI yang seringkali menjadi tidak produktif karena adanya hambatan dari KKI. Bahkan tidak jarang penegakan disiplin yang dilakukan oleh MKDKI malah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini menyebabkan penegakan disiplin kedokteran menjadi menggantung tanpa ada kepastian. Padahal sudah secara jelas dinyatakan bahwa penegakan disiplin kedokteran yang dilakukan oleh MKDKI bersifat final dan mengikat para pihak. Namun fakta menunjukkan bahwa MKDKI tidak berdaya dalam melaksanakan penegakan disiplin kedokteran sesuai wewenangnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Jul 2018 04:07
Last Modified: 09 Jul 2018 04:07
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3597

Actions (login required)

View Item View Item