Analisis Penolakan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Terhadap Jual Beli Sebagian Hak Atas Tanah Menjadi Kepemilikan Bersama. (Contoh Kasus : Akta Jual Beli Tanah No. 044/26/JB/PU/2008 Pekalongan Jawa Tengah)/ oleh Tegar Dilaga Halimana

HALIMANA, TEGAR DILAGA (2014) Analisis Penolakan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Terhadap Jual Beli Sebagian Hak Atas Tanah Menjadi Kepemilikan Bersama. (Contoh Kasus : Akta Jual Beli Tanah No. 044/26/JB/PU/2008 Pekalongan Jawa Tengah)/ oleh Tegar Dilaga Halimana. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Jual beli sebagian hak atas tanah menjadi kepemilikan bersama merupakan jual beli yang sudah memenuhi syarat terang dan tunai sesuai dengan sistem yang diadopsi dari Hukum Adat. Di Kota Pekalongan, jual beli tersebut mendapat penolakan dalam hal peralihan hak yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan didukung data wawancara. Data penelitian menunjukkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan kurang cermat dalam melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan peralihan sebagian hak atas tanah menjadi kepemilikan bersama, terbukti dengan adanya jual beli sebagian hak atas tanah yang dapat diproses peralihan haknya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Perbuatan jual beli sebagian hak atas menjadi kepemilikan bersama sudah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada alasan bagi Kantor Pertanahan Kota Pekalongan untuk mengeluarkan surat penolakan dalam peralihan haknya. Penolakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang ingin melakukan jual beli tersebut. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kota Pekalongan lebih cermat lagi dalam melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan jual beli sebagian hak atas tanah menjadi kepemilikan bersama sehingga dapat melindungi kepentingan dari para pihak serta memberikan kepastian hukum terkait dengan jual beli tersebut. PPAT juga sebaiknya melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah atau kepada Kepala BPN RI terkait dengan peraturan yang diterapkan terhadap peralihan sebagian hak atas tanah menjadi kepemilikan bersama.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Jual Beli Sebagian Hak Atas Tanah.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Jul 2018 06:29
Last Modified: 09 Jul 2018 06:29
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3632

Actions (login required)

View Item View Item