Analisis Putusan Mahkamah Agung Yang Tidak Memuat Syarat Sahnya Suatu Putusan, Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 161.K/Pid.Sus/2012 / oleh Arkilaus George Duganata

UGANATA, ARKILAUS GEORGE (2014) Analisis Putusan Mahkamah Agung Yang Tidak Memuat Syarat Sahnya Suatu Putusan, Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 161.K/Pid.Sus/2012 / oleh Arkilaus George Duganata. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat esensial pada negara hukum yang selalu mengutamakan berlakunya hukum negara tersebut berdasarkan undang-undang agar dapat terwujud tujuan hukum. dalam hal pencantuman syarat sahnya suatu putusan pemidanaan, Dalam hal putusan pemidanaan, pencantuman Pasal 197 ayat (1) KUHAP harus memuat semua bagian dari pasal tersebut tanpa terkecuali. Salah satunya adalah huruf k dari pasal tersebut yang menyatakan ?perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan?. Apabila tidak dicantumkan, maka putusan menjadi batal demi hukum. permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah: Bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161.K/Pid.Sus/2012 pada kasus Theddy Tengko yang tidak memuat syarat sahnya suatu putusan?. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian, Putusan kasasi yang dijatuhkan oleh MA terhadap terdakwa Theddy Tengko tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sehingga mengacu pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka putusan tersebut batal demi hukum. Kemudian ada Jucial Review dari MK untuk penghapusan Pasal 197 ayat (1) huruf k, namun hal itu tidak berlaku surut maka putusan tersebut tetap batal demi hukum. hal ini menyebabkan penegak hukum seperti tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menyampaikan saran bahwa dalam hal pencantuman setiap pasal dalam suatu putusan, haruslah jelas dan lebih diteliti karena apabila hal tersebut tidak diperhatikan, maka akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang dirasa tidak perlu. Kesalahan tersebut kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum yang mencederai hukum positif di Negara Republik Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Jul 2018 07:41
Last Modified: 09 Jul 2018 07:41
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3681

Actions (login required)

View Item View Item