Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU/8/2010 Atas Putusan Pengadilan Negeri Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun (Contoh Kasus Pemidanaan Penjara Terhadap DY di Pengadilan Negeri Pematang Siantar). / oleh Nabiela

Nabiela, Nabiela (2014) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU/8/2010 Atas Putusan Pengadilan Negeri Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun (Contoh Kasus Pemidanaan Penjara Terhadap DY di Pengadilan Negeri Pematang Siantar). / oleh Nabiela. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius dan perlu untuk diperhatikan dengan lebih baik. Hal tersebut dikarenakan anak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan dating. Indonesia sebagai salah satu Negara hukum juga telah menyadari arti pentingnya peran anak untuk bangsa Indonesia dengan membuat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, pada prakteknya seringkali kita melihat adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah diatur, bahkan pelanggaran tersebut juga dilakukan oleh penegak hukum sendiri Penulis mengambil salah satu contoh kasus pemidanaan terhadap anak yang masih di bawah umur oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Penulis menitik beratkan penelitian ini pada permasalahan keabsahan putusan pengadilan tersebut ditinjau dari segi legalitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penulis meneliti masalah tersebut dengan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian menunjukan bahwa yang menjadi korban adalah Doni Yoga (DY) yang masih berumur 11 tahun. Doni Yoga didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP tentang pencurian. Penulis berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memutus perkara Doni Yoga telah bertentangan dengan undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU/8/2010. Akan tetapi, putusan tersebut tetaplah harus dianggap benar dan valid sepanjang tidak dimintakan banding ataupun kasasi sehingga dibatalkan oleh putusan pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Anak.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	09 Jul 2018 07:44
Last Modified:	09 Jul 2018 07:44
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3684

Actions (login required)

View Item