Penerapan delik permufakatan jahat pendanaan terorisme dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim

Janwardo, Richard (2022) Penerapan delik permufakatan jahat pendanaan terorisme dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover_Richard Janwardo_205160048).pdf Download (180kB)
	Text Lembar Pengesahan_Richard Janwardo_205160048.pdf Download (276kB)
	Text Lembar Persetujuan_Richard Janwardo_205160048.pdf Download (12kB)
	Text Kata Pengantar_Richard Janwardo_205160048.pdf Download (39kB)
	Text Daftar Isi_Richard Janwardo_205160048.pdf Download (14kB)
	Text Abstrak_Richard Janwardo_205160048.pdf Download (12kB)
	Text Bab I_Richard Janwardo_205160048.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text Bab II_Richard Janwardo_205160048.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text Bab III_Richard Janwardo_205160048.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text Bab IV_Richard Janwardo_205160048.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text Bab V_Richard Janwardo_205160048.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB)
	Text Daftar Pustaka_Richard Janwardo_205160048.pdf Download (36kB)
	Text Lampiran_Richard Janwardo_205160048.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Jurnal Hukum_Richard Janwardo_205160048.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)

Abstract

Dari segi hukum pidana, terorisme merupakan tindak pidana yang unik. Inti dari aksi teroris adalah pendanaan dan berlaku untuk semua tindakan teroris. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Permufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 5 UU Pendanaan Terorisme merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pelaku kejahatan. Dalam penelitian ini, para terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim digunakan sebagai objek penelitian untuk menilai bagaimana tindak pidana pendanaan terorisme untuk membiayai terorisme diterapkan serta menilai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan kriteria permufakatan jahat dalam pembiayaan tindak pidana terorisme. Melalui inventarisasi sumber dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Terdakwa didakwa Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan divonis 4 tahun penjara. Kegiatan terdakwa, yang telah terbukti menjadi bagian dari permufakatan jahat untuk membiayai terorisme, dapat diidentifikasikan menurut kualifikasi pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan tersebut dinilai kurang tepat dalam menerapkan delik permufakatan jahat seperti pada putusan Hakim.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Hukum Pidana
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	11 Aug 2022 04:11
Last Modified:	11 Aug 2022 04:11
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37025

Actions (login required)

View Item