Klenten, Bred (2022) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 33/PDT.G/2019/PN.CBI DI MANA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN HUKUM ATAS DIBATALKANNYA SERTIFIKAT OLEH PTUN (STUDI KASUS NOMOR 158/G/2015/PTUN-BDG). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
COVER_Bred Klenten_205160209.pdf Download (29kB) |
|
Text
PERNYATAAN MATERAI_Bred Klenten_205160209.pdf Download (190kB) |
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN_Bred Klenten_205160209.pdf Download (263kB) |
|
Text
LEMBAR PERSETUJUAN_Bred Klenten_205160209.pdf Download (27kB) |
|
Text
KATA PENGANTAR_Bred Klenten_205160209.pdf Download (61kB) |
|
Text
DAFTAR ISI_Bred Klenten_205160209.pdf Download (15kB) |
|
Text
DAFTAR SINGKATAN_Bred Klenten_205160209.pdf Download (8kB) |
|
Text
ABSTRAK_Bred Klenten_205160209.pdf Download (49kB) |
|
Text
BAB 1_Bred Klenten_205160209.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) |
|
Text
BAB 2_Bred Klenten_205160209.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) |
|
Text
BAB 3_Bred Klenten_205160209.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) |
|
Text
BAB 4_Bred Klenten_205160209.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) |
|
Text
BAB 5_Bred Klenten_205160209.pdf Restricted to Registered users only Download (24kB) |
|
Text
DAFTAR RIWAYAT HIDUP_Bred Klenten_205160209.pdf Download (27kB) |
|
Text
Lampiran_Bred Klenten_205160209.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text
Jurnal_Bred Klenten_205160209.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) |
Abstract
Munculnya sengketa hukum berawal dari keberatan terkait tuntutan suatu hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengabulkan PT. Sentul City yang tidak memiliki kewenangan hukum sebagai penggugat dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 305/Desa Karang Tengah dan bagaimana keabsahan kepemilikan atas tanah secara perdata namun bukti kepemilikannya dibatalkan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengabulkan PT. Sentul City yang tidak memiliki kewenangan hukum sebagai penggugat dengan dibatalkannya SHGB No. 305/Desa Karang Tengah adalah peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat kepada pemilik lahan sebagaimana yang dimaksud dalam ke-9 SPH tersebut telah dilaksanakan secara sah. Pembatalan sertifikat melalui PTUN tidak semata-mata langsung menghapus hak keperdataan orang atas tanah tersebut. Dalam hubungannya dengan kasus ini, di mana SHGB Penggugat No. 305/Desa Karang Tengah sudah dibatalkan oleh PTUN tentu menjadi dasar hukum yang kuat. Pembatalan sertifikat oleh PTUN menurut penulis adalah karena ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat itu adalah secara sah dan nyata miliknya dan hal tersebut didukung oleh adanya putusan pengadilan yang telah inkracht. Artinya kepemilikan atas tanah secara perdata milik Sentul City adalah tidak sah dan batal demi hukum. BPN harus lebih tegas dalam mencegah, mengawasi penerbitan sertipikat agar tidak terjadi permasalahan hukum.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Kewenangan Hukum, Pembatalan, Sertifikat, PTUN. |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 18 Aug 2022 07:22 |
Last Modified: | 18 Aug 2022 07:22 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37078 |
Actions (login required)
View Item |