TINJAUAN KONSTITUSIONAL KEUANGAN NEGARA DALAM KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019)

SINAGA, BENNY ANDREAS (2022) TINJAUAN KONSTITUSIONAL KEUANGAN NEGARA DALAM KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Download (114kB)
	Text Surat Pernyataan_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Download (134kB)
	Text PENGESAHAN_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Download (188kB)
	Text PERSETUJUAN_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Download (52kB)
	Text KATA PENGANTAR_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Download (95kB)
	Text Daftar Isi_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Download (51kB)
	Text Daftar Singkatan_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Download (27kB)
	Text Abstrak_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Download (33kB)
	Text BAB 1_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text BAB 2_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text BAB 3_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB)
	Text BAB 4_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text BAB 5_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB)
	Text Daftar Pustaka_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Download (181kB)
	Text Lampiran_Benny Andreas Sinaga_205170110.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas pengujian konstitusional keuangan negara dalam kepailitan Badan Usaha Milik Negara melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 terkait dengan pengujian pailit PT Kertas Leces. Dalam Kepailitan terdapat ketentuan khusus yang berkaitan dengan kepailitan Badan Usaha Milik Negara, yaitu apabila Badan Usaha Milik Negara bergerak di bidang kepentingan umum, Menteri Keuangan hanya dapat menggugat pailit. Sedangkan untuk Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi secara tertutup atau berbentuk Perseroan Terbatas, kreditur dapat dipailitkan. Kebangkrutan pada Badan Usaha Milik Negara kemudian melahirkan permasalahan dalam perspektif keuangan negara. Status keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara merupakan keuangan negara tersendiri. Namun, terdapat antinomi makna antara UUD 1945 dan UU Keuangan Negara, sehingga yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pemaknaan antara pengertian keuangan negara yang dipisahkan dalam UUD 1945 dengan UU Keuangan Negara yang terletak pada sejauh mana pengertian keuangan negara yang dipisahkan. Namun berdasarkan perkembangan praktek dan pendapat para ahli, pengertian keuangan negara yang dipisahkan memiliki arti yang luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, selanjutnya diketahui bahwa negara tidak dapat dipailitkan karena kekayaan negara pada BUMN tidak dapat dipailitkan. aset yang telah dipisahkan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kepailitan, BUMN, Konstitusionalitas
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	22 Aug 2022 04:04
Last Modified:	22 Aug 2022 04:04
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37089

Actions (login required)

View Item