Akibat Hukum Penetapan Larangan Ekspor Batubara Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021

Verdianto, Verdy (2022) Akibat Hukum Penetapan Larangan Ekspor Batubara Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Verdy Verdianto_205180018_cover.pdf Download (216kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_lembar Pengesahan.pdf Download (221kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_lembar persetujuan.pdf Download (77kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_kata Pengantar.pdf Download (117kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_Daftar Isi.pdf Download (95kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_Daftar Singkatan.pdf Download (34kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_Abstrak.pdf Download (33kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_Daftar Pustaka.pdf Download (138kB)
	Text Verdy Verdianto_205180018_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text JURNAL_VERDY VERDIANTO_205180018.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)

Abstract

Mineral dan batubara adalah salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan sumber daya alam yang tidak pernah habis, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berisi tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan mineral dan batubara secara optimal dan efektif sehingga mendorong perkembangan serta pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan energi batubara. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan pengelolanya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun, sejak tahun 2021 terjadi krisis persediaan batubara dalam negeri yang tidak tercukupi karena sebagian besar dialokasikan untuk ekspor keluar negeri, sebagaimana juga dialami oleh PT PLN (Persero). Dalam menghadapi krisis ini, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Keputusan Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 untuk melarang pengeksporan batubara sementara selama 1 bulan. Skripsi ini mengkaji apa akibat hukum dari diberlakukannya keputusan Menteri tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberlakukan bagi pelaku usaha yang telah terikat dalam kontrak ekspor batubara. Penulisan skripsi ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, sehingga menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Ekspor Impor, Pertambangan, Kebijakan Hukum, Perlindungan Hukum.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	05 Sep 2022 04:34
Last Modified:	05 Sep 2022 04:38
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37176

Actions (login required)

View Item