Analisis Terhadap Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan dan Pengelolaan The Atrium Shopping Centre Dengan Sistem Build Operate and Transfer (BOT) (Antara PD. Pembangunan Sarana Jaya Dengan PT. Plaza Adika Lestari)/ oleh Shinta

SHINTA, SHINTA (2014) Analisis Terhadap Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan dan Pengelolaan The Atrium Shopping Centre Dengan Sistem Build Operate and Transfer (BOT) (Antara PD. Pembangunan Sarana Jaya Dengan PT. Plaza Adika Lestari)/ oleh Shinta. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dalam upaya optimalisasi aset tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, PD. Pembangunan Sarana Jaya menggandeng perusahaan swasta, PT. Indokisar Djaya karena kurangnya dana dalam membangun The Atrium Shopping Centre. Setelah pembangunan selesai, PT. Indokisar Djaya mengalihkan hak pengelolaannya kepada PT. Plaza Adika Lestari. Kerjasama Pemerintah Swasta tersebut dalam bentuk sistem Build Operate Transfer (BOT), dimana pihak swasta membangun bangunan berikut fasilitas di atas tanah dan mendayagunakan selama periode konsesi tertentu, kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan berikut fasilitas beserta pendayagunaannya untuk dikelola oleh pemerintah. BOT telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta peraturan perundang-undangan lain. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, timbul permasalahan pajak serta indikasi dalam klausul perjanjian kerjasama yang menimbulkan kerugian bagi PD. Pembangunan Sarana Jaya. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian memperlihatkan dalam pelaksanaan kerjasama The Atrium Shopping Centre dengan sistem BOT mengalami beberapa hambatan yang disebabkan oleh ketidakseragaman beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur, ketidaksepahaman atau multitafsir terhadap peraturan perundang-undangan dari aparatur pemerintah daerah, masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait, kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompentensi di bidang kerjasama khususnya dalam hal penyusunan kontrak. Sebaiknya ada pengaturan khusus mengenai BOT dan pemahaman mendalam para pihak dalam penyusunan perjanjian kerjasama dengan sistem BOT.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Perjanjian, Build Operate and Transfer (BOT) (E)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Jul 2018 09:28
Last Modified: 09 Jul 2018 09:28
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3740

Actions (login required)

View Item View Item