Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Saksi dan Ahli Dalam Sengketa Pemilu Ditinjau dari Hierarki Perundang-Undangan

Yuanita, Enrika Rafaella (2022) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Saksi dan Ahli Dalam Sengketa Pemilu Ditinjau dari Hierarki Perundang-Undangan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Enrika Rafaella Yuanita_ 205180157.pdf Download (524kB)
	Text BAB ISI_Enrika Rafaella Yuanita_ 205180157.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB)
	Text Lampiran_Enrika Rafaella Yuanita_ 205180157.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Indonesia mempunyai sebuah Hierarki Perundang-undangan, yang berfungsi untuk menentukan sumber dari suatu undang-undang dan menentukan fungsi dari suatu undang-undang. Di dalam Hierarki Perundang-undangan terdapat sebuah asas hukum yang berbunyi Lex Superiori Derogat Legi Inferiori yang berarti hukum yang lebih tinggi meniadakan hukum yang lebih rendah. Dalam Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, dikatakan bahwa Mahkamah dapat membatasi jumlah saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Pernyataan ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dalam perubahan-perubahannya) mengenai saksi ataupun ahli, dimana tidak diatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk bisa membatasi saksi dan ahli. Dari asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan Lex Superiori dan Peraturan Mahkamah Konstitusi merupakan Lex Inferiorinya. Dari permasalahan tersebut, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai ketidaksesuaian kewenangan dalam dua peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatan agar terbentuk hukum yang harmonis. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan undang-undang. Kesesuaian kewenangan lex inferiori dengan lex superiori dapat dilihat dengan mempertimbangkan beberapa prinsip yaitu; prinsip peraturan teknis, tekstual dan asas yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam salah satu prinsip, maka dapat diajukan tindakan hukum seperti Judicial Review; menyurati lembaga terkait tentang prosedur-prosedur apa saja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya atau dapat meminta DPR dan Presiden untuk membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Hukum lembaga terkait.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Saksi, ahli, Mahkamah Konstitusi, Hierarki
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 Oct 2022 02:09
Last Modified:	24 Oct 2022 02:09
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37451

Actions (login required)

View Item