Wijokangko, Muhammad Ruen (2022) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MASALAH PERDATA TERKAIT SEWA-MENYEWA PRIBADI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
Cover-Abstrak_Muhammad Ruen Wijokangko_205180160.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB ISI_Muhammad Ruen Wijokangko_205180160.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Lampiran_Muhammad Ruen Wijokangko-205180160.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB) |
Abstract
Bahwa dalam hal terjadinya pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Maka bagi masyarakat yang merasa tanahnya diduduki oleh orang lain tanpa izin yang berhak maka dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada pemerintah dalam rangka untuk menyelesaikan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penertiban atau pengosongan terhadap pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dalam rangka untuk menertibkan kawasan wilayahnya. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MASALAH PERDATA TERKAIT SEWA-MENYEWA PRIBADI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA).
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputera, S.H.,M.H.,S.S. |
Uncontrolled Keywords: | Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Pemerintah Daerah, Masyarakat. |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 24 Oct 2022 02:18 |
Last Modified: | 24 Oct 2022 02:18 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37452 |
Actions (login required)
View Item |