Hak Upah Pekerja Pkwtt Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 134/Pdt.Sus- PHI.G/2019/PN.JKT.PST)

Adhiaza, Alvin Faizal (2022) Hak Upah Pekerja Pkwtt Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 134/Pdt.Sus- PHI.G/2019/PN.JKT.PST). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Alvin Faizal Adhiaza_205180255.pdf Download (2MB)
	Text Bab isi_Alvin Faizal Adhiaza_205180255.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka_Alvin Faizal Adhiaza_205180255.pdf Download (329kB)
	Text Lampiran_Alvin Faizal Adhiaza_205180255.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seringkali membuat perselisihan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Perselisihan sendiri cenderung terjadi ketidakpahaman antara pekerja/buruh dengan pengusaha terhadap hubungan kerja. Dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan, sudah mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, kerap kali pengaturan tersebut tidak diindahkan oleh pihak yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi bagaimana pertimbangan hakim dan tanggung jawab perusahaan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 134/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST. Penelitian hukum normatif dengan sifat penetilian preskriptif dipergunakan dalam penelitian ini. Selain itu, juga memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dengan pendekatan perundang-undangan. Peneliti memperoleh hasil, bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial, pengusaha diwajibkan memberikan uang kompensasi, namun belum sesuai dengan UU Ketenagakerjaan mengenai upah proses yang ditolak. Pekerja juga tidak mendapatkan hak-haknya seperti kejelasan status hubungan kerja, upah dibawah minimum, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Hak, Kewajiban, Pekerja, Perusahaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Upah Proses, Kompensasi, Ketenagakerjaan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	31 Oct 2022 07:05
Last Modified:	31 Oct 2022 07:05
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37505

Actions (login required)

View Item