Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Atas Perlawanan Eksekusi Yang Dilakukan oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 119/Pdt.G/2020/PN.Skt).

Eka Putra, Tangkas (2022) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Atas Perlawanan Eksekusi Yang Dilakukan oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 119/Pdt.G/2020/PN.Skt). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_TANGKAS EKA PUTRA_205180120.pdf Download (624kB)
	Text BAB ISI_TANGKAS EKA PUTRA_205180120.pdf Restricted to Registered users only Download (860kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_TANGKAS EKA PUTRA_205180120.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)
	Text Lampiran_TANGKAS EKA PUTRA_205180120.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)

Abstract

Pada dasarnya kasus ini selaku penggugat yaitu Agus Sahid dan terdapat 4 Tergugat yang pertama PT.Bank Mega Tbk Cabang Surakarta, kedua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Surakarta, ketiga BPN Kabupaten Boyolali, dan yang keempat adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Surakarta. Awal mula kasus ini dimana pihak Bank Mega memberi teguran kepada Agus Sahid yang disebabkan atas tunggakan penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran bunga pinjaman sebesar Rp.13.500.000.000 dalam bentuk rekening koran/plafon tetap. Dimana Agus Sahid menjaminkan Hak Tanggungan berupa 6 buah tanah melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang dimana tanah tersebut berada di Surakarta dan di Boyolali. Kemudian dilelang oleh Bank Mega dengan Bantuan KPKNL Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Hak pemegang hak tanggungan untuk dapat melakukan parate eksekusi adalah hak yang diberikan oleh Pasal (6) UUHT, dengan kata lain diperjanjikan atau tidak diperjanjikan. Bentuk perlindungan hukum yang dibuat oleh kedua pihak demi terlaksananya perlindungan kepada pihak Bank yaitu sebagai berikut: Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), APHT, Sertifikat Hak Tanggungan. Jika tidak ada juga itikad baik dari debitur yang wanprestasi untuk melunasi hutanghutangnya maka pihak bank mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan kepada pihak KPKNL. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pihak Bank Mega Cabang Surakarta harus lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan fasilitas kredit pada calon debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur yang menyebabkan kredit macet.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan, Wanprestasi, Eksekusi Hak Tanggungan.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Jan 2023 03:31
Last Modified:	12 Jan 2023 03:31
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/38137

Actions (login required)

View Item